Menciptakan Zero Accident untuk Indonesia yang Lebih Produkif

meciptakan zero accident untuk indonesia yang lebih produkifmeciptakan zero accident untuk indonesia yang lebih produkif – Pekerjaan serta pemeliharaan konstruksi memiliki karakter bahaya dengan alamiah. Oleh karenanya permasalahan bahaya harus diletakkan pada posisi pertama program keselamatan serta kesehatan. Di Indonesia, keselamatan dalam tempat kerja masih memprihatinkan. Berdasar data, rata-rata pekerja umur produktif (15 – 45 tahun) meninggal karena kecelakaan kerja. Kenyataanya, standar keselamatan kerja di Indonesia paling jelek dibanding dengan negara – negara lain di lokasi Asia Tenggara.

Diambil dari situs Kementerian Pekerjaan Umum, Jumat (11/12/2015), data tentang pembagian kecelakaan kerja di Indonesia bidang konstruksi jadi penyumbang paling besar dengan industri manufaktur sebesar 32 %, berbeda dengan bidang transportasi (9 %), kehutanan (4 %) serta pertambangan (2 %).

Menurut Prof. Dr, L. Meily Kurniawidjaja, M.Sc, Guru besar FKM UI, dari kurang lebih 254 juta masyarakat negara Indonesia, lebih dari 50% ialah kelas pekerja. Di lain sisi, data ILO menunjukkan jika rata-rata ada 99.000 masalah kecelakaan kerja, serta 70 persen menyebabkan fatal yaitu kematian atau cacat seumur hidup.

Pemicu jumlahnya angka kecelakaan kerja dikarenakan oleh beberapa jenis unsur. Di bawah ini menurut kami ada 4 unsur sebagai penyumbang paling besar angka kecelakaan kerja, terutama di Indonesia.

  1. Kurangnya sistem manajemen yang mencakup susunan organisasi, rencana, tanggung jawab, penerapan, mekanisme, proses serta sumber daya yang diperlukan buat peningkatan, aplikasi, perolehan, pengkajian serta pemeliharaan kebijaksanaan K3.
  2. Kurangnya pengetahuan pekerja akan pentingnya K3. Ini karena umumnya pekerja bangunan tidak memperoleh pelatihan khusus sebelum terjebak dalam project rekonstruksi. Kondisi ini diperparah oleh banyak pekerja yang kerja tidak di bidangnya. Belum lagi masalah pekerja ilegal yang tidak mempunyai surat izin kerja serta tidak ditanggung oleh jamsostek. Menurut Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yusid Toyib mengutarakan sekarang ini Indonesia mempunyai 7,2 juta tenaga konstruksi. Tetapi, baru 5% dari jumlahnya itu atau seputar 360.000 orang yang sudah disertifikasi.
  3. Minimnya ahli madya di bagian kesehatan serta keselamatan kerja. Sebab beberapa perusahaan konstruksi berpikir pelatihan serta aplikasi K3 menambah biaya operasional. Hingga mereka lebih pilih tidak memberi pelatihan K3.
  4. Lemahnya pengawasan baik yang dikerjakan oleh pemerintah pada terselenggaranya K3 dengan aman dalam tempat kerja. Walau sebenarnya Dinas Ketenagakerjaan serta Dinas Pekerjaan Umum mempunyai terlibat yang besar dalam proses pengawasan serta pembinaan tenaga kerja. Sesuai Ketentuan Menteri PUPR Nomer 15/PRT/M/2015 mengenai ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT satu diantara pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum ialah pembinaan layanan konstruksi. Sedang Dinas Ketenagakerjaan serta Transmigrasi mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda di tiap propinsi tetapi dasar tujuan mereka masih sama yakni, menjamin kesehatan serta keselamatan pekerja.

Tingkatkan Produktivitas dengan Wujudkan Zero Accident

Produktivitas kerja sebenarnya mempunyai beberapa jenis pengertian. Menurut kami, produktivitas ialah quality serta quantity yang berarti pekerja harus memenuhi kwalifikasi di bidangnya hingga bisa menghasilkan jumlah atau hasil kerja yang baik serta memberi kepuasan. Hingga pembangunan maju serta merata, konstruksi bangunan kokoh serta tidak terburu-buru, dan meningkatkan efektivitas SDM pekerja. Dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja karena itu dibutuhkan sistem manajemen kesehatan serta keselamatan kerja yang baik dengan cara wujudkan zero accident.

Tiap pekerjaan tentu mempunyai risiko kecelakaan, yang penting ialah bagaimanakah cara mengurangi atau meminimalkan peluang kecelakaan kerja dengan beberapa langkah, yakni:

  1. Menegakkan data SOP ketentuan pekerja yang mencakup: usia produktif, jam produktif, standard kerja yang digunakan.
  2. Memprioritaskan pendidikan terapan k3 di masyarakat.
  3. Merubah pola pikir serta kesadaran masyarakat akan pentingnya K3.
  4. Pengawasan dari Pemerintah atau perusahaan konstruksi yang terlibat.
SHARE