Pertanyaan-pertanyaan mengenai K3 di Indonesia

pertanyaan mengenai k3 di indonesiaResiko kecelakaan kerja dapat terjadi setiap saat. Karenanya, kesadaran tentang Keselamatan serta Kesehatan Kerja jadi sangatlah diperlukan. Undang-Undang No. 1/1970 serta No. 23/1992 mengendalikan tentang Keselamatan serta Kesehatan Kerja.

Siapa sih yang mau celaka? Tentu saja tidak ada seorang pun yang mau celaka. Tapi resiko kecelakaan dapat berlangsung setiap saat serta dimanapun termasuk juga di linkungan tempat kerja. Nah, K3 merupakan sebuah ketentuan pemerintah yang menjamin keselamatan serta kesehatan kita dalam bekerja. Jadi, tidak ada salahnya kita pelajari lebih jauh tentang K3.

  1. Apakah itu Keselamatan serta Kesehatan Kerja (K3)?
  2. Apa di Indonesia, ada Undang-Undang yang mengendalikan tentang K3?
  3. Bagaimana Perjanjian Kerja Bersama mengendalikan tentang K3?
  4. Apa kendala-kendala yang biasa ditemui dalam penerapan Perjanjian Kerja Bersama dalam hal penerapan K3?
  5. Kenapa diperlukan adanya pendidikan keselamatan serta kesehatan kerja?

Apakah itu Keselamatan serta Kesehatan Kerja (K3)?

Keselamatan serta Kesehatan Kerja ialah suatu keadaan dalam pekerjaan yang sehat serta aman baik itu bagi tugasnya, perusahaan ataupun bagi masyarakat serta lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja itu. Keselamatan serta kesehatan kerja adalah suatu upaya untuk mencegah tiap tindakan atau situasi tidak selamat, yang bisa menyebabkan kecelakaan.

Apa di Indonesia, ada Undang-Undang yang mengendalikan tentang K3?

Jawabannya ada. Undang-Undang yang mengendalikan K3 ialah seperti berikut :

  • Undang-undang No. 1 Tahun 1970 mengenai Keselamatan Kerja
    Undang-Undang ini mengendalikan dengan jelas mengenai kewajiban pimpinan tempat kerja serta pekerja dalam melakukan keselamatan kerja.
  • Undang-undang nomer 23 tahun 1992 mengenai Kesehatan.
    Undang- Undang ini mengatakan jika dengan spesial perusahaan berkewajiban periksakan kesehatan badan, situasi mental serta potensi fisik pekerja yang baru ataupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru, sesuai sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, dan pemeriksaan kesehatan dengan berkala. Sebaliknya beberapa pekerja berkewajiban menggunakan alat pelindung diri (APD) dengan tepat serta benar dan mematuhi semua ketentuan keselamatan serta kesehatan kerja yang diwajibkan. Undang-undang nomer 23 tahun 1992, pasal 23 Mengenai Kesehatan Kerja mengutamakan pentingnya kesehatan kerja supaya tiap pekerja bisa bekerja dengan sehat tanpa membahayakan diri sendiri serta masyarakat sekelilingnya sampai didapat produktifitas kerja yang optimal. Karenanya, kesehatan kerja mencakup pelayanan kesehatan kerja, mencegah penyakit karena kerja serta ketentuan kesehatan kerja.
  • Undang-undang No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Berkaitan dengan ketenagakerjaan mulai dari gaji kerja, jam kerja, hak maternal, cuti s/d keselamatan serta kesehatan kerja.

Pemerintah telah mengeluarkan Ketentuan Pemerintah (PP) serta Ketentuan Presiden berkaitan penyelenggaraan Keselamatan serta Kesehatan Kerja (K3), salah satunya ialah :

  • Ketentuan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 1979 mengenai Keselamatan
  • Kerja Pada Pemurnian serta Pengolahan Minyak serta Gas Bumi
  • Ketentuan Pemerintah Nomer 7 Tahun 1973 mengenai Pengawasan Atas Peredaran,
  • Penyimpanan serta Pemakaian Pestisida
  • Ketentuan Pemerintah Nomer 13 Tahun 1973 mengenai Penataan serta Pengawasan
  • Keselamatan Kerja di Bagian Pertambangan
  • Ketetapan Presiden Nomer 22 Tahun 1993 mengenai Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja

Bagaimana apabila terjadi sebuah pelanggaran pada UU Keselamatan serta Kesehatan Kerja?

Undang-undang ini berisi ancaman pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah) bagi yang tidak menjalankan ketetapan undang-undang itu.

Bagaimana Perjanjian Kerja Bersama mengendalikan tentang K3?

Dalam Kesepakatan Kerja Bersama akan dikaji beberapa hal yang terkait dengan penerapan gaji, keselamatan serta kesejahteraan karyawan. Perusahaan serta tiap pekerja harus sadar sepenuhnya jika K3 ialah kewajiban serta tanggung jawab bersama . PKB biasanya akan mengendalikan tentang hak serta kewajiban dari para karyawan dalam hal K3 sebagai mana PKB akan mengendalikan tentang hak serta kewajiban perusahaan. Dalam Perjanjian Kerja Bersama tertulis sanksi-sanksi yang diberi jika salah satu dari kedua pihak melanggar PKB.

Apa kendala-kendala yang biasa ditemui dalam penerapan Kesepakatan Kerja Bersama dalam hal aplikasi K3?

Pemahaman karyawan tentang isi Perjanjian Kerja Bersama .
Langkah mengatasi pentingnya pembinaan atau pengaturan serta sosialisasi antara pengurus Serikat Pekerja dengan para pekerja lewat musyawarah

Perlakuan keselamatan kerja tidak maksimal

Langkah mengatasi ialah jika terjadi kecelakaan bermakna tindakan pecegahan tidak berhasil, karena itu pihak manajemen perusahaan memiliki kesempatan untuk mempelajari apa yang salah.

Kebijaksanaan perusahaan yang tidak tegas.

Langkah mengatasi terdapatnya tindakan yang tegas jika berlangsung ketidakdisiplinan pegawai dalam bekerja

Kenapa dibutuhkan adanya pendidikan keselamatan serta kesehatan kerja?
Menurut H. W. Heinrich, kecelakaan kerja seringkali dipicu karena perilaku yang tidak aman sebesar 88%, kondisi lingkungan yang tidak aman sebesar 10%, atau ke-2 hal tersebut di atas berlangsung dengan bersamaan. Oleh karenanya, penerapan diklat keselamatan serta kesehatan tenaga kerja bisa mencegah perilaku yang tidak aman serta melakukan perbaikan kondisi lingkungan yang tidak aman.

Pendidikan keselamatan serta kesehatan kerja bermanfaat agar tenaga kerja mempunyai pengetahuan serta potensi mencegah kecelakaan kerja, meningkatkan ide serta kebiasaan pentingnya keselamatan serta kesehatan kerja, mengerti ancaman bahaya yang berada di tempat kerja serta memakai langkah pencegahan kecelakaan kerja.